Muncar, 14 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar sosialisasi rencana pengosongan tanah aset Pemda di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kegiatan berlangsung di Pendopo Balai Desa Blambangan dan dihadiri unsur forkopimka, perangkat desa, serta warga setempat.
Perwakilan BPKAD Banyuwangi menegaskan bahwa seluruh bangunan dan tanaman di atas lahan aset Pemda harus dikosongkan sebelum dilakukan serah terima. Keterlambatan pembersihan lahan dapat menggagalkan pelaksanaan program pemerintah.
Dinsos Banyuwangi menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Fasilitas sekolah ditargetkan dapat digunakan sebelum Tahun Ajaran 2026–2027 dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di sekitar lokasi.
Camat Muncar dalam sambutannya menekankan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan secara khusus bagi keluarga miskin yang telah terdata. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sosial tambahan, termasuk pembangunan rumah bagi keluarga siswa yang belum memiliki hunian.
Kapolsek Muncar menyebut pembangunan Sekolah Rakyat sebagai kebanggaan bagi Banyuwangi, mengingat hanya lima kabupaten di Jawa Timur yang terpilih menerima program tersebut.
Dalam sesi tanya jawab, warga mempertanyakan kompensasi perpindahan. Pemda menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi atas pembongkaran bangunan pribadi yang berdiri di atas tanah aset pemerintah.
Kegiatan dihadiri Camat Muncar, Kapolsek Muncar, perwakilan Danramil 0825/17, Danpos AL Muncar, perangkat desa, serta warga yang menempati lahan Pemda.
Pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan berlangsung pada 2025–2026 dengan rencana 100 sekolah berkapasitas 1.000 siswa per sekolah.